Teknologi Drone Lokal Perkuat Pengawasan Perbatasan, Imigrasi Gandeng ITB
JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam menginisiasi program "Pagar Digital" untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026).
"Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya melihat berbagai teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan, tetapi belum ada yang merupakan karya anak bangsa. Padahal SDM kita memiliki daya saing tinggi untuk menghasilkan produk dengan kualitas setara," ujar Hendarsam.
Menurutnya, dari pengalaman tersebut muncul gagasan untuk menggandeng salah satu perguruan tinggi terbaik di bidang teknologi guna mengembangkan sistem pengamanan perbatasan berbasis drone.
"Kita memiliki wilayah perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer yang sangat luas dan rawan dimanfaatkan untuk perlintasan ilegal," lanjutnya.
Hendarsam menjelaskan, dari total panjang perbatasan tersebut saat ini hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang berada di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Dari jumlah itu, tiga PLBN belum aktif dan hanya tujuh PLB yang melayani perlintasan, sedangkan sisanya masih belum beroperasi atau terkendala Perjanjian Lintas Batas.
Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari hingga April 2026, jumlah pelintas resmi mencapai 679.867 orang. Namun tantangan terbesar justru berada pada pengawasan jalur-jalur tikus yang sering digunakan pelintas ilegal.
Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, tingginya risiko keamanan bagi personel di daerah konflik, serta ancaman kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.
"Pagar Digital kami prioritaskan untuk wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan di sekitarnya," paparnya.
Untuk mendukung program tersebut, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang mampu beroperasi tanpa henti selama 24 jam dengan memanfaatkan energi dari panel surya.
Sistem pengawasan udara ini mengombinasikan dua jenis drone yang bekerja secara terintegrasi, yakni Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang mampu terbang konstan pada ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam untuk memantau area perbatasan, serta Drone Mantis yang bertugas melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual ketika Drone HALE mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Sebelumnya, teknologi tersebut telah diterapkan di sektor pertanian dengan hasil yang dinilai memuaskan.
"Pagar Digital memang tidak secara fisik menghentikan orang, tetapi mampu memberikan situational awareness secara real time. Ketika drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem akan langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat sehingga waktu respons patroli konvensional dapat dipangkas secara signifikan," jelas Hendarsam.
Ia menambahkan, penggunaan drone juga mampu memperluas jangkauan pengawasan petugas.
"Mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Cara ini juga jauh lebih hemat dibandingkan mengoperasikan aset udara berawak," katanya.
Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.
"Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia merupakan upaya kami untuk memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi melalui teknologi siber dan patroli udara buatan dalam negeri, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutup Hendarsam. :::